Focus Group Discussion

Jakarta, 17 Mei 2023 - Focus Group Discussion (FGD) yang membahas telaahan mengenai penguatan strategi pertahanan guna menghadapi ancaman terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) dari perspektif ekonomi telah berlangsung dengan sukses di ruang rapat lantai 5 kantor Setjen Wantannas, Jakarta Pusat. Rapat yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 2023 dan 17 Mei 2023 ini dipimpin oleh Mayjen TNI Dr. Budi Pramono, S.I.P., M.M., M.A., (GSC)., CIQaR., CIQnR., M.O.S., M.C.E., CIMMR, selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas.

Dalam FGD ini, hadir beberapa narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, pertahanan, dan kebijakan nasional, yaitu: Laksda Purn. Soleman B. Ponto dari SBP. LAW FIRM, Prof. Dr. Irdham Ahmad, M.STAT dan Prof. Surachman selaku Guru Besar dari Universitas Pertahanan RI, Brigjen TNI Adipati Karna sebagai Kepala Kantor Perwakilan Otorita IKN, Dr. Mahpud Sujai, S.E., AK., MP.Acc dari Kementerian Keuangan, Salamudin Daeng, S.E dari Universitas Bung Karno, Dr. Kusdiantoro, S.Psi., M.Sc dari Kementerian Kelautan, dan Jerrydeta Perwisijana, S.H., M.A.P dari Kementerian ATR/BPN.

Di hari pertama FGD, Ketua rapat, Mayjen TNI Dr. Budi Pramono, S.I.P., M.M., M.A., (GSC)., CIQaR., CIQnR., M.O.S., M.C.E., CIMMR menyampaikan, "Dalam menghadapi ancaman terhadap IKN, diperlukan penguatan strategi pertahanan yang optimal. FGD ini memberikan wawasan penting dari perspektif ekonomi untuk membantu kita merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai ancaman." 

Para narasumber juga menyampaikan pandangan mereka terkait isu ini. Dalam telaahan yang disampaikan, para narasumber secara komprehensif menggarisbawahi pentingnya penguatan strategi pertahanan dalam konteks IKN. Mereka menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan nasional, dan menjadi pionir dalam pengembangan konsep smart dan green city di seluruh Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan pemindahan IKN juga perlu mempertimbangkan pendekatan geografis dalam aspek pertahanan dan keamanan, mengingat IKN merupakan simbol kedaulatan negara yang potensial terhadap ancaman.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber sepakat bahwa langkah-langkah penguatan pertahanan dan keamanan yang optimal harus segera diimplementasikan guna menghadapi berbagai macam ancaman yang mungkin timbul. Hal ini mencakup upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan nasional, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat, serta pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan.

Dalam paparannya, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, ST, SH, MH, menegaskan bahwa Penguatan Strategi pertahanan sangat penting melalui pelaksanaan UU 17/2008, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam sektor pelayaran yang dapat membahayakan keamanan IKN. Selain itu, perlu ditingkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan UU tersebut berjalan efektif. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan IKN dapat menghadapi dengan baik ancaman baik dari segi militer maupun non militer. Dalam hal pertahanan, implementasi Permenhan No. 10 Tahun 2021 akan memperkuat strategi pertahanan IKN, sementara pelaksanaan UU 17/2008 tentang Pelayaran akan membantu menjaga keamanan dan ketertiban di sektor pelayaran, serta melindungi wilayah maritim yang menjadi bagian integral dari IKN.

Di sisi lain, Prof. Dr. Irdham Ahmad, salah satu narasumber dalam FGD tersebut, menyampaikan bahwa pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan penduduk mencapai 2,18% per tahun. Meskipun pertumbuhan ini dapat menjadi potensi pembangunan, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk, dapat menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, dampak pembangunan infrastruktur di IKN juga dapat berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Meskipun saat ini angka pengangguran relatif rendah yaitu sebesar 2,12%, namun pertumbuhan pesat pembangunan infrastruktur di IKN dapat mengundang penduduk dari sekitar IKN untuk datang dan bekerja di sana. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipasi agar peningkatan pengangguran dapat diminimalisir. Telaahan ini juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, seperti tamatan SMA ke atas. Meskipun ini menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang terdidik, namun jika tidak tersedia lapangan pekerjaan yang memadai, hal ini dapat menimbulkan masalah sosial dan menjadi ancaman bagi stabilitas di IKN.

Dalam aspek ekonomi, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 sangat tinggi, mencapai 14,49%. Namun, sebagian besar pertumbuhan ini berasal dari sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 89,82%. Hal ini menjadi tantangan karena pertumbuhan yang didorong oleh investasi perlu sejalan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penggunaan teknologi yang lebih efisien.

Selain sektor konstruksi, sektor pengadaan air, transportasi, dan penyediaan akomodasi serta makan/minum juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini diduga disebabkan oleh pesatnya pembangunan infrastruktur di IKN. Namun, perlu diingat bahwa sektor-sektor ini juga menjadi tantangan dalam pembangunan IKN, karena perlu adanya pengembangan sektor lain seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. 

Dalam kesimpulannya, Prof. Irdam Ahmad menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang profil ekonomi dan demografi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat penting dalam merumuskan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta melakukan antisipasi terhadap gangguan sosial dan ekonomi, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. 

Hari ke 2 FGD dilanjutkan dengan analisis Dr. Mahpud Sujai, S.E., Ak., M.P.Acc mengenai keberlanjutan fiskal jangka panjang terkait dengan kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan penting dalam FGD tersebut. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor ekonomi dapat mempengaruhi keberhasilan strategi pertahanan IKN.

Dr. Mahpud Sujai menjelaskan bahwa pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional memiliki implikasi yang signifikan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, keberlanjutan fiskal harus diperhatikan dengan cermat untuk memastikan bahwa IKN dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. 

Dalam analisisnya, Dr. Mahpud Sujai menyoroti pentingnya sinergi antara pembangunan ekonomi dan keuangan negara. Ia menekankan perlunya kebijakan yang bijaksana dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan IKN secara berkelanjutan. Selain itu, Dr. Mahpud Sujai juga membahas tentang diversifikasi ekonomi sebagai salah satu strategi untuk menciptakan pendapatan yang berkelanjutan bagi IKN. Dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang beragam, IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mandiri. Analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang atas kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan urgensi pemindahan IKN dan kebutuhan akan skema pembiayaan yang berkelanjutan. Pemindahan IKN dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan Indonesia masa depan yang modern, mobilitas tinggi, demografi yang berubah, dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, pemindahan IKN juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada Jawa sebagai pusat pembangunan.

Skema dukungan pembiayaan yang direkomendasikan mencakup penggunaan APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemberdayaan swasta, dan penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skema KPBU dengan dukungan APBN menjadi salah satu pilihan utama, namun perlu diperhatikan dampak fiskal jangka panjang yang mungkin mengurangi fleksibilitas fiskal. Optimalisasi peran Sovereign Wealth Fund (SWF) juga dianggap penting dalam memberdayakan sektor swasta. Penugasan BUMN dilakukan secara selektif untuk mendukung pembangunan IKN. Dalam menghadapi risiko dan memitigasi dampak fiskal, perlu diantisipasi intervensi fiskal jika sumber pembiayaan lain tidak berjalan optimal. Peningkatan anggaran untuk IKN harus dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, termasuk dalam konteks konsolidasi fiskal 2023, menjaga rasio utang yang terkendali, penggunaan dana secara efektif (spending better), dan pemanfaatan pembiayaan inovatif. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, skema pembiayaan IKN dapat dirancang untuk mencapai keberlanjutan fiskal jangka panjang, sehingga tidak membahayakan stabilitas keuangan negara dan fleksibilitas fiskal dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Analisis Dr. Mahpud Sujai ini memberikan wawasan penting bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung strategi pertahanan IKN. Dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi ini, diharapkan IKN dapat berkembang secara berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pertahanan dan keamanan negara.

Dalam telaahan ini juga terungkap bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti pertumbuhan penduduk yang cukup besar, potensi peningkatan pengangguran akibat pembangunan infrastruktur di IKN, serta penurunan kontribusi sektor-sektor penting seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan terhadap PDRB. Selain itu, juga terdapat potensi gesekan antara penduduk asli dengan pendatang yang perlu diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Bp. Salamudin Daeng, S.E, dari Universitas Bung Karno, juga menambahkan, "Pengembangan IKN haruslah berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep smart dan green city menjadi penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dan menerapkan teknologi canggih, IKN dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia dalam pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab." 

Sementara Dr. Kusdiantoro, S.Psi., M.Sc, dalam paparannya, menyoroti pentingnya memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan dalam mendukung strategi pertahanan IKN. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya mempertimbangkan aspek ekonomi biru untuk memastikan keberhasilan strategi pertahanan.

Selanjutnya, Jerrydeta Perwisijana, S.H., M.A.P, memberikan inventarisasi potensi ancaman dari perspektif ekonomi pertahanan, yang menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang tepat. Analisis ini memberikan pandangan yang lebih jelas tentang jenis ancaman yang perlu diwaspadai dan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapinya. beliau menyatakan bahwa untuk menghadapi ancaman terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) dari perspektif ekonomi pertanahan, diperlukan penguatan strategi pertahanan yang melibatkan beberapa tindakan strategis. Inventarisasi potensi ancaman terhadap IKN mencakup alih fungsi lahan yang tidak terkendali, peningkatan nilai tanah yang tidak terkendali, ketimpangan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, ledakan jumlah penduduk akibat urbanisasi, dan kesenjangan ekonomi di wilayah perbatasan dengan negara Malaysia.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, tindakan strategis yang dapat dilakukan mencakup pengaturan kebijakan fiskal pertanahan, manajemen supply dan demand pertanahan, pengembangan basis data ekonomi pertanahan, pengumpulan dan analisis data terkait ancaman, pengembangan kebijakan yang berkelanjutan terkait lahan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan, serta pembangunan kerjasama regional dan program ekonomi inklusif. Melalui implementasi tindakan strategis ini, diharapkan dapat memperkuat pertahanan terhadap ancaman terhadap IKN dan menjaga keberlanjutan serta ketahanan ekonomi nasional. Hal ini akan mendukung visi IKN sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan, hijau, dan dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara nasional.

Sebagai kesimpulan dari telaahan ini, para narasumber FGD sepakat bahwa penguatan strategi pertahanan IKN dari perspektif ekonomi sangat penting untuk menghadapi berbagai ancaman. Langkah-langkah yang harus segera diambil adalah:

1. Analisis dampak ekonomi: Lakukan analisis dampak ekonomi terhadap implementasi strategi pertahanan IKN. Identifikasi potensi dampak positif dan negatif terhadap sektor ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan sektor terkait lainnya. Dengan pemahaman yang baik mengenai dampak ekonomi, dapat dirancang langkah-langkah untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi sambil tetap menjaga keamanan.

2. Penguatan sektor ekonomi terkait: Perhatikan penguatan sektor ekonomi terkait yang memiliki keterkaitan langsung dengan strategi pertahanan IKN. Sebagai contoh, sektor maritim, industri pertahanan, industri konstruksi, dan sektor logistik dapat mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas guna mendukung strategi pertahanan IKN.

3. Meningkatkan kualitas penduduk: Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang signifikan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini akan membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan siap menghadapi persaingan di pasar kerja.

4. Diversifikasi sektor ekonomi: Selain sektor konstruksi dan sektor-sektor terkait pembangunan infrastruktur, perlu dilakukan diversifikasi sektor ekonomi di IKN. Pengembangan sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang beragam.

5. Mendorong investasi yang berkelanjutan: Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi perlu diarahkan pada investasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mendorong investasi yang memperhatikan aspek lingkungan, peningkatan produktivitas, dan pemanfaatan teknologi yang efisien.

6. Mengantisipasi gesekan sosial: Dalam menghadapi potensi gesekan antara penduduk asli dengan pendatang, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif. Hal ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan sosial, penguatan dialog dan interaksi antar kelompok masyarakat, serta implementasi kebijakan yang adil dan inklusif.

7. Koordinasi antarinstansi terkait: Penguatan strategi pertahanan IKN membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pertahanan, akademisi, dan sektor swasta. Koordinasi yang efektif akan memudahkan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang komprehensif.

8. Kerjasama Internasional: Perlu ditingkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis lainnya dalam upaya memperkuat strategi pertahanan IKN. Hal ini termasuk pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, patroli bersama, dan kerjasama dalam penegakan hukum maritim. Kerjasama regional dan internasional akan memperkuat kapasitas dan efektivitas dalam mengatasi ancaman maritim yang melintasi batas-batas wilayah.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan strategi pertahanan IKN dari perspektif ekonomi dapat diperkuat, sehingga IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keamanan dan kedaulatan negara. 

FGD ini berhasil menggali berbagai perspektif dan pendapat dari para ahli terkait penguatan strategi pertahanan IKN dari segi ekonomi. Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman terhadap Ibu Kota Nusantara.