Buku Good Governance Sektor Pertahanan membahas mengenai bagaimana cara negara menggunakan pengawasan parlemen sebagai salah satu cara demokratis dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya. Karena organisasi sektor keamanan menggunakan sebagian besar anggaran negara, parlemen tetap perlu memantau penggunaan sumber daya negara yang langka secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa undang-undang dilaksanakan sepenuhnya dengan baik dan benar. Pengawasan parlemen dapat mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, termasuk korupsi dan bentuk-bentuk perilaku tidak etis lainnya. Khususnya mengenai sektor pertahanan, pengawasan parlemen dapat meningkatkan kesadaran publik tentang sektor pertahanan dan dengan demikian meningkatkan kesempatan untuk mengontrol dan berkomunikasi secara terbuka mengenai isu-isu pertahanan. Karena belum ada standar yang disepakati secara internasional di bidang pengawasan demokrasi dan parlementer, yang disebabkan oleh keamanan dan pertahanan yang dianggap termasuk dalam wilayah kedaulatan nasional. Maka, hubungan sipil-militer pun tidak diatur secara rinci oleh acquis communautaire. Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) menekankan prinsip-prinsip negara dan parlemen untuk hubungan sipil-militer yang demokratis.Transparency International menggambarkan korupsi dalam konteks lingkungan konflik, yaitu, "penyalahgunaan kekuasaan pada publik atau swasta untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Buku ini secara rinci membahas tentang korupsi, masalah korupsi dan misi internasional, bagaimana korupsi mempengaruhi konflik dan ketidakstabilan keamanan negara serta implementasi good governance di sektor pertahanan.